Koloniamisme di Indonesia telah berjalan lebih dari 300 tahun. Salah satu pengalaman buruk bangsa Indonesia yang tidakakan pernah terhapuskan dari sejarh terbentuknya negara Indonesia. Hingga pada 17 agustus 1945 Sukarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada awal kemerdekaan, M. Natsir menawarkan konsep demokrasi sebagai ideologi Indonesia. Ini dilakukan dengan harapan untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang berdaulat. Sistem demokrasi dinilai sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia. Karena dari sistem ini aspirasi masyarakat lebih dapat didengar sehingga kesejahteraan masyarakat mudah dicapai. Seperti yang telah dikatakan oleh Abraham Lincoln mengenai demokrasi yaitu sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sehingga masyarakat tidak merasakan penindasan lagi.

Namun setelah Indonesia lepas dari kolonialisme, masyarakat Indonesia dihadapai dengan Sistem kolonialisme baru. Hal ini bisa kita liat dengan masih banyaknya warga Indonesia yang tertindas oleh bangsa asing di negerinya sendiri. Dari situasi tersebut, bisa disimpulkan bahwa nilai-nilai positif dari demokrasi tidak semua dapat tercapai. Dan bahkan sebaliknya demokrasi di Indonesia lebih menunjukkan banyak niai-nilai negatif. Salah satunya adalah terciptanya kapitalisme didalam negeri yang disebabkan oleh sistem demokrasi.

Nilai-nilai liberal dalam demokrasi serta kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat membuat sistem demokrasi yang bebas bisa dimanfaatkan oleh aktor-aktor asing berupa perusahaan multinasional (MNC) yang masuk ke Indonesia. Mereka memanfaatkan Indonesia sebagai pasar serta tempat produksi mereka. Tidak hanya berhenti sampai disitu, mereka juga memanfaatkan Sumber daya alam yang ada di Indonesia. Dimana hal ini membuat para aktor MNC ini semakin betah di Indonesia, belum lagi dengan murahnya upah buruh di Indonesia.

Dengan sistem demokrasi serta terbukanya pintu investasi asing di Indonesia yang terlalu bebas menyebabkan tumbuhnya kapitalisme di Indonesia. Dimana hal ini dimanfaatkan oleh aktor-aktor yang memiliki modal (negara-negara maju) untuk mengambil untung sebanyak-banyaknya di Indonesia. Hal ini sejalan dengan pemikiran Karl Marx mengenai hidup, yaitu berdasarkan materi atau ekonomi, dimana bentuk dan kekutan produksi menentukan proses perkembangan dan hubungan social manusia, politik dan pembagian kelas. Jadi, hal itulah yang coba dipertahankan oleh negara-negara maju sehingga mengorbankan negara-negara berkembang.

Kapitalisme yang mulai muncul di Indonesia dikarenakan Demokrasi di Indonesia mengalami penyimpangan karena fungsi dari kota-kota besar di Indonesia yang seharusnya sebagai pusat ekonomi negara, tapi menjadi sumber ekonomi yang mengalirkan keuntungan untuk bangsa lain. Kapitalisme ini juga membuat membentuk jurang pemisah antara penduduk kota dan desa serta berkembangnya sistem ini menjadikan sedikit penduduk desa dan semakin banyaknya penduduk kota.

Nilai-nilai negatif dari kapitalisme ini seakan terus berkembang bahkan semakin menyudutkan masyarakat miskin dengan adanya sistem outsourcing yang tercipta didalamnya. Outsourcing merupakan sistem yang tidak menetapkan buruh sebagai karyawan tetap (karyawan kontrak). Melalui sistem ini tentunya memberikan keuntungan bagi perusahan-perusahan yang mengunakan jasa mereka. Sayangnya, walaupun pekerja tersebut tetap mendapatkan upah. Upah yang diterima buruh dan pekerjaan yang dikerjakan tidak sebanding. Karena hal inilah meskipun mereka mendapatkan pekerjaan tapi kesejahtaraan tidak dapat dicapai.

Sistem ini muncul di Indonesia pertama kali karena Outsourcing merupakan solusi terhadap kisis ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia. Namun sekarang Indonesia sudah tidak mengalami krisis, sehingga sistem ini tidak lagi relevan untuk diterapkan.

Berkembangnya waktu di Indonesia sendiri sistem Outsorcing ini telah di hapuskan, karena dianggap merugikan masyarakat Indonesia yang bekerja sebagai Buruh. Namun sayangnya masih banyak perusahaan yang menerapkan sistem outsoursing ini. Tidak hanya  itu, banyak pula perusahan yang melakukan berbagai kecurangan, salah satunya adalah dengan melanggar ikatan kontrak dengan karyawan.

Meskipun banyak perusahaan di Indonesia yang masih menetapkan sistem ini. pemerintah Indonesia tidak melakukan tindakan yang tegas dalam menangani kasus ini. Sehingga prusahan-prusahan tersebut masih bebas menerapkan sistem outsourcing di Indonesia.

Pemerintah seakan hanya memikirkan dirinya sendiri dengan kebijakan-kebijakan yang dibuatnya tanpa memperdulikan aspirasi rakyat. Padahal apabila kita menoleh pada sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Seharusnya pemerintah memperjuangkan kesejahteraan rakyat yang merupakan salah satu hak dari masyarakat Indonesia. Dimana, hak tersebut juga harus dilindungi oleh pemeintah Indonesia itu sendiri.

Melalui kasus inilah kita dapat melihat sudut pandang Marx yang menentang sistem kapitalisme dengan memperjuangkan hak-hak buruh. Dimana sisitem ini menyebabkan rakyat Indonesia semakin kehilangan hak-haknya. Sehingga yang kaya semakin kaya dan miskin semakin tertindas. Disinilah Marx menegaskan untuk meruntuhkan ketidak adilan tersebut, dibutuhkan revolusi perjuangan kelas agar rakyat Indonesia bisa mencapai kesejahteraan.

Perjuangan kelas yang berupa sejarah menurut Marx yang berarti manusia hidup untuk mempertahankan kelasnya. Maksudnya disini adalah pembisnis akan mempertahankan perusahaannnya agar tetap hidup, sedangkan kaum buruh harus mempertahankan haknya untuk mendapatkan gaji yang layak, asuransi jiwa, dll. Karena peran buruh dalam perusahaan juga ikut berkontribusi dalam majunya sebuah perusahaan tersebut.

Di samping itu, Marx juga menggagas sisitem ekonomi yang sosialis sebagai protes terhadap penindasan terhadap kaum buruh. Yaitu dengan mengahapuskan hak milik pribadi atas sesuatu. Sehingga seluruh kekayaan yang ada dalam suatu negara adalah milik negara dan dapat dinikmati oleh semua kalangan. Menurutnya juga sosialis berorientasi pada terbentuknya ‘masyarakat tidak berkelas’ sehingga menciptakan sebuah kesetaraan dalam masyarakat. Kesetaraan ini gunanya agar setiap elemen masyarakat dapat mendapatkan dan menikmati fasilitas yang sama tanpa ada perbedaan kelas di dalamnya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s