Al-MawardiBanyak sekali tokoh pemikir politik islam yang juga ikut menjadi insprasi sistem perpolitikan  saat ini. Salah satunya adalah Al Mawardi yang merupakan tokoh penting dimasanya. Di awal karirnya, beliau pernah menjadi hakimdan duta keliling khalifah.

Al mawardi lahir di basrah 972 setelah masehi. Yang bertepatan dengan period ke 2 pemerintahan abasiah. Yang dimana masa pemerintahan abasiah adalah puncak dalam perkembangan islam saat itu. Al marwadi adalah salah satu tokoh islam yang cukup berpengaruh dalam perkembangan politik dalam pemikiran islam.

Dalam pemikiran Al-mawardi, ia menetapkan fungsi  Al-quran sebagai pondasi manusia, karena Al-quran mampu menjadi patokan dalam berprilaku. Dengan demikian, manusia akan cenderung berprilaku baik.

Al-mawardi juga memiliki pemikiran mengenai imam. Imam menurutnya adalah kepala Negara seperti raja atau sulthan dimana pemimpin Negara juga harus menjadi pemimpin agama karena dianggap sebagai Khalifah yaitu pengganti nabi agar mampu memelihara keeksistensian dan penyebaran agama islam. Dengan demikian pemimpin harus amanah yang tidak hanya memikirkan tentang dirinya dan orang lain saja. Tapi dirinya, orang lain dan tuhan.

Pengangkatan imam dibagi menjadi 2 cara, yaitu:

  1. Dipilih oleh kelompok Al Ikhtiar (ahlul halli wal aqdi) atau setara dengan barlemen yang beranggotakan para ulama cendekiawan dan pemuka agama.
  2. Dipilih oleh imam sebelumnya dengan cara memberikan wasiat kepada orang yang dipilih.

Model pemilihan Imam ini mengadopsi sistem pemilihan sebelumnya tepatnya saat Abu Bakar emilih Usman Bin Affan sebagai penggantinya. Dengan diberikannya hak bagi setiap pemimpin dalam memberikan wasiat, maka Imam dituntut untuk memilih orang yang benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin. Namun banyak dari langkah-langkah pemilihan Imam ini yang tidak dijelaskan oleh Al Mawardi dan dalam sejarah juga tidak ditemukan sistem yang baku tentang tatanan pemilihan ini dengan kata lain sistem ini masih bersifat abstrak.

Dengan dipilinya imam melalui pemberian wasiat dari imam sebelumnya, besar kemungkinan program yang belum selesai bisa sekaligus diamanatkan kepada imam yang baru untuk dilanjutkan pengerjaannya karena imam sebelumnya pasti akan memilih orang yang terbaik dan sejalan dengannya. Hal tersebut tentunya merupakan contoh yang lebih baik dalam pembangunan Negara jika dibandingkan dengan sistem pemerintahan Indonesia saat ini. Setiap pergantian rezim, selalu ada pergantian program pemerintah tanpa melanjutkan program terdahulu yang belum selesai ataupun yang sudah berjalan namun dihentikan begitu saja.

Kemudian dalam tatanan pemerintahan terdapat juga Wazir, yang terbagi dua yaitu :

  1. Wazir tafwidh : Sama halnya seperti perdana mentri, Wazir tafwidh merupakan orang kepercayaan khalifah, oleh karena itu Wazir ini memiliki kekuasaan luas yang dapat memutuskan kebijakan Negara.
  2. Wazir tanfidh : Merupakan pelaksana kebijakan yang diturunkan oleh Wazir tafwidh. Wazir ini tidak dapat menentukan kebijakan sendiri.

Namun pada masa pemerintahan al-Mu’tashim, khalifah tidak begitu memegang kuasa, para wazir berubah fungsi menjadi tentara pengawal yang terdiri dari orang-orang Turki.Khalifah-khalifah tunduk pada kemauan mereka dan tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun demikian,panglima wazir tersebut tidak berani mengkudeta khalifah yang tengah memimpin dari keluarga Abbasiyyah. Barangkali mereka masih memegang teguh tentang kepemimpinan umat dipegang oleh suku Quraisy dan apabila mereka melakukan kudeta, tentu akan menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Oleh karena itu, mereka merasa lebih aman untuk mengendalikan khalifah dari belakang.

Kasus ini hampir mirip dalam pemerintahan Jepang, dimana Kaisar hanya menjadi Stampel legitimasi bagi pemerintah pusat tanpa bisa bergerak dalam bidang politik.

Dalam pemikiran sistem pemerintahannya, Al-mawardi menganut teori kontrak sosial. Di mana kontrak sosial merupakan sumber kekuasaan kepala negara berdasarkan perjanjian antara kepala negara denganrakyatnya dan atas dasar sukarela. Dari perjanjian itu lahirlah hak dan kewajiban secara timbal balik antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, rakyat yang telah memberikan kekuasaan kepada imam wajib mentaati dan memberikan loyalitas mereka kepada imam yang berkuasa.  Disamping itu, Imam wajib mengayomi masyarakatnya dengan melindungi dan menampung aspirasi mereka. Rakyat pun berhak menurunkan kepala negara bila ia dipandang tidak mampu lagi menjalankan pemerintahan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Sesuai dengan teorinya ini, Al Mawardi tidak menganggap kekuasaan kepala negara sebagai sesuatu yang suci.  Dengan demikian dapat diambil pelajaran bahwa sistem pemerintahan akan berjalan baik jika kedua belah pihak baik pemerintah dan masyarakat menjalankan peran dengan semestinya.

Berdasarkan hal di atas, kurang dirasakannya demokratisasi yang tetap memberkan kebebasan semua warga Negara. Di dalam pemikiran sistem pemerintahan Al-Mawardi seperti pemimpin harus berasal dari suku Quraisy dan tidak boleh cacat fisik, karena menurutnya hal tersebut mempengaruhi kinerja kerja dari pemimpin tersebut. Namun tetap saja hal tersebut secara tidak langsung mencerminkan diskriminasi karena melimitasi masyarakat untuk turut andil dalam pemerintahan. Bisa dilihat di Indonesia, Presiden Abdul Rahman Wahid yang juga memiliki cacat fisik tetap mempunyai kinerja yang maksimal dalam sistem pemerintahannya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s